<p>DPRD Badung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.</p> <p>Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya masing-masing Wayan Suyasa dan Made Sunarta dan Sekwa Gusti Agung Made Wardika beserta anggota DPRD Badung lainnya. Hadir juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama perwakilan Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta undangan lainnya, Selasa 18 Juli 2023.</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung melalui juru bicaranya Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma Dewi, SE dapat menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2022 untuk menjadi perda. Hal itu diungkapkannya pada rapat paripurna DPRD Badung. Fraksi terbesar di DPRD Badung ini memberikan tanggapan bahwa pendapatan 2022 terealisasi 111,66 persen dari rencana Rp 4,1 triliun menjadi Rp 4,5 triliun. Belanja tahun 2022 terealisasi Rp 3,6 triliun dari total anggaran Rp 4,2 triliun atau pencapaiannya hanya 85,66 persen.</p> <p>Dengan capaian tersebut, ujar politisi PDI Perjuangan dapil Mengwi tersebut, realisasi pendapatan dengan realisasi belanja ada surplus sebesar Rp 939,8 miliar. “Kondisi ini kita pahami saat penyusunan APBD tahun 2022 pemerintah menganut prinsip kehati-hatian agar melahirkan APBD yang realistis mengingat dampak pandemi masih terasa. Namun pariwisata terus membaik akibat kerja keras pemerintah sehingga realisasi pendapatan 2022 melonjak menjadi 111,66 persen. Pelampauan target dan efisiensi belanja menyebabkan terjadinya silpa hingga Rp 1,095 triliun,” ujarnya.</p> <p>Fraksi Badung Gede DPRD Badung melalui juru bicaranya Gede Aryantha mendorong Pemkab Badung untuk melakukan penyertaan modal di Perumda Air Minum Tirta Mangutama dan Perumda Pasar Giri Mangu Sedana. Hal ini diungkapkannya saat membacakan pemandangan umum Fraksi Badung Gede pada rapat paripurna DPRD Badung.</p> <p>Menurutnya, terhadap pendapatan dan belanja daerah Badung tahun anggaran 2022, dengan realisasi pendapatan Rp 4,6 triliun dari target Rp 4,1 triliun. Sementara realisasi belanja daerah Rp 3,6 triliun dari target Rp 4,2 triliun atau 85,66%. “Untuk itu terdapat silpa Rp 1,09 triliun,” katanya.</p> <p>Karena itu, fraksi gabungan Partai Gerindra dan Demokrat ini memberikan apresiasi pada tahun anggaran 2022, Pemkab Badung mampu melakukan penyertaan modal ke BPD Bali Rp 50 miliar. “Namun sepatutnya kita agendakan setiap tahun Rp 1,75 triliun sesuai dengan Perda Penyertaan Modal No.15 Tahun 2022 dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk itu kami mendorong Pemkab Badung melakukan penganggaran penyertaan modal milik daerah sebagaimana amanat perda yang dimaksud,” ungkap politisi Partai Gerindra dapil Kuta Utara tersebut.</p> <p>Fraksi Partai Golkar DPRD Badung melalui juru bicaranya Ni Ketut Suweni meminta penjelasan terkait adanya silpa APBD tahun anggaran 2022 hingga di atas Rp 1 triliun. Hal tersebut diungkapkannya pada rapat paripurna DPRD Badung. Terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Ketut Suweni menyatakan, seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan dalam PP No.12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No.77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mulai proses perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>“Dalam pengelolaan keuangan daerah, berbagai program dan kegiatan yang dirancang harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau anggarannya untuk kepentingan sektor pelayanan publik di samping itu pula pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dapat membuat atau menyajikan suatu laporan keuangan yang transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. “Kami Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya.</p>